Bank Kesulitan Identifikasi Devisa Hasil Ekspor

Jakarta: Otoritas Moneter Bank Indonesia (BI) melaporkan tiga bulan pascaditerapkannya Peraturan Bank Indonesia Devisa Hasil Ekspor (DHE), bank-bank devisa penerima DHE dan eksportir cukup kooperatif dalam melaporkan DHE-nya. Namun, bank mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi DHE di rekening eksportir. Pasalnya, banyak eksportir yang masih belum menyertakan dokumen ekspornya (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB).

Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan PEB dibutuhkan untuk mencocokkan dana yang diterima oleh bank dengan yang tertuang di PEB. "Bank devisa yang memiliki rekening eksportir harus mencocokkan dana yang diterima dari luar negeri berdasar PEB. Jadi ada bank yang sudah terima dana, tapi kebingungan karena PEB-nya tidak ada," jelas Difi ketika dihubungi pada Kamis (29/3).

DHE hasil transaksi ekspor biasanya langsung diterima oleh bank begitu transaksi ekspor dilakukan. Tapi sayangnya, eksportir tidak serta merta mengirimkan PEB-nya untuk mengidentifikasi DHE. Penyerahan PEB paling lambat 6 bulan setelah transaksi ekspor. Namun, karena tidak ada PEB, bank kesulitan dalam proses pencatatan dan pelaporan.

Karena itu, bank sentral mengimbau agar eksportir segera mengirimkan PEB ke bank devisa tempat menyimpan DHE supaya memudahkan bank dalam proses pencatatan. "Misalnya PEB-nya Januari, maksimal penyerahan 6 bulan setelah itu. Tapi memang kami imbau supaya lebih cepat tercatat sehingga memudahkan pelaporan di bank,"

Read More

Metro Demo BBM di Jakarta: Mobil Polisi Dibakar

            Unjuk rasa dan bentrokan para demonstran dan aparat keamanan dalam unjuk rasa anti kenaikan harga BBM di Jakarta seperti tidak mengenal waktu. Malam tadi, kembali berlangsung huru-hara, kali ini di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Satu unit mobil polisi dibakar dan sejumlah mahasiswa ditangkap.

Aparat kepolisian berhasil memukul mundur massa mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI. Bersama mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami), mereka melakukan aksi unjuk rasa berujung bentrok di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis 29 Maret 2012 malam.

Aparat kepolisian dengan menggunakan tameng terus memukul mundur sisa-sisa para mahasiswa yang melakukan perlawanan. Para mahasiswa ini tersulut setelah melihat teman-teman mereka dipukul mundur masuk ke dalam kampusnya.

Dalam aksi lempar-lemparan batu terdengar provokasi dari aparat dengan mengatakan 'onani' kepada mahasiswa Konami yang masih melakukan perlawan. Hal itu dibalas mahasiswa dengan teriakan dan lemparan batu.

Namun begitu, aparat kepolisian terus memukul mundur mereka hingga ke perempatan Jalan Diponegoro tepatnya di depan Bioskop Metropole.

Tak terhitung pula berapa kali polisi melepaskan gas air mata. Diketahui, beberapa mahasiswa diamankan polisi dalam kejadian ini.

Menurut pantauan , satu unit mobil polisi dibakar massa demonstran. Sejumlah orang  mengalami luka-luka atas peristsiwa ini, termasuk Kepala Polsek Metro Senen, Jakarta Pusat, Kompol Imam Zebu. Dia langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Cipto Mangukusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Imam Zebua diduga terkena lemparan batu.

Sempat Ditutup

Bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang berlangsung dua jam itu mengakibatkan Jalan Diponegoro ditutup. Namun, ketika bentrokan itu reda setelah aparat kepolisian memukul mundur para mahasiswa ke dalam kampusnya, sekitar pukul 21.15 WIB, Jalan Diponegoro pun dibuka kembali.

Arus lalu lintas kendaraan yang melewati Jalan Diponegoro pun sudah mulai berangsur pulih, meski harus berjalan pelan.

Meski sudah mereda, namun di sekitar lokasi, tepatnya dari jalan depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sampai kampus UKI, masih ramai dengan warga yang melihat.

Sejumlah petugas polisi pun masih tampak berjaga. Bangkai mobil polisi yang dibakar masih teronggok di depan Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Read More

Golkar Ikut Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA - Partai Golkar menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijadwalkan berlaku 1 April mendatang. Sikap penolakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Idrus Marham.

"Kami berpandangan bahwa saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM," kata Idrus Marham dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/3).

Sikap resmi ini juga menjadi perintah bagi kader beringin yang ada di DPR. Kata Idrus, sikap politik terhadap penolakan kenaikan BBM merupakan hasil konsultasi DPP dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

Idrus menjelaskan penolakan ini sendiri karena partainya berupaya untuk mempertahankan pemberian subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012. Apalagi kata dia, dengan kenaikan BBM tentu akan menyusahkan kehidupan rakyat.

"Kami akan mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat,"

Read More

Menolak Harga BBM Naik, Mahasiswa Semarang Salat Gaib

Semarang: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wali Songo Semarang menggelar Salat Gaib di Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (29/3). Salat ini sebagai sikap penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Salat ini juga sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah karena telah menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Harga BBM yang terus melambung dinilai akan membuat harga kebutuhan sehari-hari akan mengalami kenaikan.

Perlu diketahui, aksi  ini sebagai aksi lanjutan aktivis PMII setelah sebelumnya mereka mengelar aksi mogok makan menolak rencana kenaikan harga BBM.

Read More

Nenek Gayung

Desember 2011. Sosok Nenek misterius ini tiba-tiba heboh dibicarakan semua orang. Nenek ini dipanggil sebagai Nenek Gayung, karena ia selalu membawa gayung dan tikar pandan, untuk memandikan korbannya. Banyak yang percaya, bila bertemu dengan Nenek Gayung, jangan pernah mengajaknya bicara. Konon, telah banyak korban yang menemui ajalnya setelah bertemu dan bicara dengan Nenek Gayung ini.

Siapakah sebenarnya sosok Nenek Gayung ini? Mengapa ia selalu membawa gayung dan memandikan korbannya? Dan, bagaimana caranya agar selamat dari kejarannya?
Sebuah film horor komedi yang menghibur, mulai diputar di bioskop 19 April 2012

Read More

DPR Tolak Cabor Dansa Masuk PON XVIII Riau

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR bersama tokoh adat melayu Riau menentang kebijakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memasukkan Cabang Olahraga (Cabor) Dansa di Pekan Olaharag Nasional (PON) XVIII Riau 2012.

“Olahraga dansa sangat betentangan dengan marwah dan budaya melayu Riau yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kita tentu saja menolak PON menjadi ajang mempertontonkan aurat,” ujar Ketua Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) Lukman Edi di Jakarta, kepada wartawan, Kamis (29/3/2012).

Anggota komisi VI DPR dapil Riau ini menambahkan, penolakan terhadap Cabor dansa mestinya juga ditolek semua elemen adat Riau, karena bertentangana dengan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh masyarakat Riau. “Kita yakin semua lapisan masyarakat akan menentangnya,” ungkap mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini selanjutnya meminta KONI dan Kemenpora segera membatalkan masuknya Cabor dansa dalam PON agar tidak menimbulkan gejolak dan keresahan dari masyarakat. Bahkan, terang dia, jika olahraga dansa dipaksakan masuk PON, maka demo dan boikot akan terjadi.

Hal sama disampaikan Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan Wan Abubakar. Mantan Wagub Riau ini menilai olahraga dansa bertolakbelakang dan bertentangan dengan marwah Riau sehingga harus ditolak.

“Saya meminta semua pihak terutama Lembaga Adat Melayu (LAM) provinsi dan kabupaten/kota, tokoh masyarakat, juga kaum intelektual ikut merespon dengan serius bagaimana Cabor itu tidak dipertandingkan di PON. Even olahraga sebaiknya yang sopan, beretika, dan tidak menimbulkan rangsangan bagi masyarakat Riau yang menontonnya,” terangnya.

Read More

BBM Tak Naik, Pemerintah Minta Syarat

JAKARTA--Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah, Kamis (29/3) di DPR, membahas pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012,  menemukan beberapa kesepakatan.

"Krusial itu pasal 7 ayat 6. Tidak ada perubahan, sepakat semua bahwa harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan," kata Wakil Ketua Banggar Tamsil Lindrung, usai rapat, kepada wartawan.

Tapi kata Tamsil, pemerintah meminta persetujuan yakni adanya penambahan pada ayat 6 A. "Yaitu memberikan flexibiltas kepada pemerintah dalam hal harga ICP melampaui di bawah atau di atas, turun atau naik, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian," katanya.

Selama ini fleksibilitas inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Sehingga setinggi apapun harga minyak dunia, pemerintah terpaksa tidak bisa menaikan harga BBM.

Tamsil melanjutkan, dengan penambahan pasal ini maka kalau harga ICP naik di atas lima persen pemerintah berwenang untuk menaikkan harga. Tapi, kalau harga ICP turun di bawah lima persen pemerintah juga bisa menurunkan harga BBM. "Lima persen dari asumsi harga ICP dalam UU APN yakni 105 US dollar perbarel," kata politisi PKS itu.

Artinya, kata Tamsil, "Itu memberikan flexibiltas kepada pemerintah. Sehingga tidak kaku. (Harga BBM subsidi) boleh naik dan boleh turun,"" katanya.

Penambahan pasal ini ternyata tidak serta merta diterima. Menurutnya, ada tiga fraksi yang tidak setuju dengan penambahan ayat 6A. Yakni Fraksi PDI Perjuangan, Hanura dan Gerindra. "Inilah nanti yang akan dibawa ke paripurna. Kita akan voting. Tiga fraksi tidak menyetujui tambahan ayat 6A," ujarnya.

"Kita berlandaskan amar putusan MK yang menegaskan bahwa penetapan harga BBM itu adalah kewenangan pemerintah. Beda dengan listrik, kalau listrik pemerintah menetapkan atas persetujuan DPR," kata Tamsil.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Heri purnomo mengakui bahwa pemerintah butuh diberikan kewenangan  untuk bisa menyesuaikan harga BBM. "Bukan hanya  naik tapi juga menurunkan dengan parameter tertentu," katanya kepada wartawan, usai rapat

Read More