JAKARTA--MICOM: Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazara mengatakan selama belum ada kejelasan penaikan harga BBM, anggaran pemerintah untuk kompensasi, termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), seharusnya dapat dialokasikan untuk perlindungan sosial.
Anggaran sebesar Rp30,6 triliun tersebut saat ini menganggur karena anggaran kompensasi tidak digunakan jika harga BBM tidak dinaikkan.
"Anggaran BLSM ini harusnya untuk perlindungan. Tapi kan ada koridornya, anggaran tidak bisa main dipindahkan saja. Tapi, prinsipnya, kalau ada uang berlebih, itu sayang kalau tidak dimanfaatkan," ujar Suahasil ditemui seusai pembahasan laporan perekonomian perkuartal Bank Dunia di kampus Universitas Paramadina, Rabu (4/4).
Suahasil menyayangkan anggaran yang tak termanfaatkan. Ia menyebutkan, anggaran yang tidak diambil dan akhirnya masuk sisa anggaran lebih (SAL) ke tahun berikutnya seharusnya dapat dibelanjakan. Dengan demikian, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih terpacu.
"SAL itu kan terbuang sia-sia. Ini seharusnya bisa dibelanjakan untuk perlindungan sosial," kata Suahasil.
Bank Dunia juga menyesalkan anggaran perlindungan sosial dari negara yang jauh dari mencukupi. Anggaran untuk masyarakat miskin dan rentan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan subsidi bahan bakar. Pada 2011, pemerintah membakar uang untuk BBM senilai 2,2% dari Produk Domestik Bruto. Sedangkan besaran anggaran perlindungan sosial hanya 0,5% dari PDB. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara lain misalnya Brazil yang menghabiskan 1,4% PDB untuk bantuan sosial, sementara India 2,2%.
"Walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 12,5% di 2011, pada kenyataannya hampir 25% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis hampir miskin dan sangat rentan terhadap goncangan sekecil apa pun," kritik Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas.
Vivi juga menggarisbawahi betapa rentannya penduduk miskin Indonesia terhadap krisis. Sebanyak 60% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Sebanyak 90% dari total angkatan kerja tidak punya dana pensiun.
0 komentar:
Posting Komentar