Dari penilaian program pengarusutamaan gender di 144 negara di dunia, Indonesia hanya mampu menempati peringkat 80. Bahkan, untuk indek pemberdayaan gender (IDG), Indonesia juga dinilai masih rendah meski di level negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
"Dari 10 negara ASEAN, IDG Indonesia hanya peringkat 7," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumatera Utara di Medan, Senin (2/4).
Perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius dalam setiap program pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah di Tanah Air. Apalagi jika dikaitkan dengan jumlah wanita dan anak di Tanah Air yang menjadi populasi terbesar berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada 2010.
"Dari 237,55 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak," katanya.
Ia mengatakan perempuan adalah investasi, aset, dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, melalui Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, pemerintah mengharuskan seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan unsur gender dalam setiap proses pembangunan.
Melalui Musrenbang tersebut, seluruh pemerintah daerah di Sumut diharapkan dapat membuat program yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender, terutama terkait hak perempuan dan anak-anak. Pihaknya berkeinginan seluruh pemerintah daerah dan pengambil keputusan di Sumut dapat mengubah pola pikirnya tentang keberadaan pengarusutamaan gender.
"Dengan begitu, akan didapatkan kebijakan yang bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak," katanya.
Untuk di Sumut, pihaknya memberikan apresiasi karena IPG di daerah itu cukup tinggi yakni 69,63 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 67,2. Namun pihaknya mengharapkan Sumut dapat meningkatkan IDG yang mencapai angka 67,78 atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 68,15.
0 komentar:
Posting Komentar