JAKARTA - Pembahasan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhirnya diserahkan kepada voting dalam sidang paripurna hari ini. Berikut adalah pandangan sejumlah fraksi terhadap kenaikan BBM.
Partai Hanura yang diwakili oleh Miriam Mariani mengungkapkan dari percepatan pembahasan APBN-Perubahan yang dilakukan pemerintah, pihaknya keberatan dan menolak pasal 7 ayat 6. "Isinya sudah tepat. kemakmuran rakyat harus diutamakan. Hanura menolak perubahan pasal 7 ayat 6," tegas dia di ruang rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Karenanya, pihaknya memilih opsi kedua, yakni tetap menambah subsidi BBM menjadi Rp178 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun dan risiko fiskal sebesar Rp23 triliun.
Senada, partai Gerindra juga dengan tegas menolak opsi pertama yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Mengikuti jejak kedua partai tersebut, partai PDI-P juga menolak subidi BBM sebesar Rp137 triliun. Pasalnya subsidi sebesar Rp137 triliun merupakan bagian dari kebijakan untuk menaikkkan harga BBM. Karenannya, PDI-P pun mengusulkan agar subsidi BBM di angka Rp178 triliun.
Oleh karena itu, dalam voting yang akan dilakukan pada sidang paripurna siang ini, PDI-P akan menolak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sementara partai PKS juga menilai pasal 7 ayat 6 tidak perlu diubah, artinya pemerintah tidak boleh menaikan harga BBM. Hanya saja, PKS menilai Rancangan APBN Perubahan 2012 dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.
Sementara itu, partai Golkar yang tadinya mendukung kenaikan harga BBM mulai berubah haluannya. Golkar menilai tidak tepat harga BBM subsidi dinaikkan saat ini.
"Namun Golkar menyerahkan keputusan kepada pemerintah atau Memberi ruang pemerintah atau menyerahkan kewenangan kenaikkan BBM bersubsidi kepada pemeritah," ungkap Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.
Akan tetapi, partai Golkar memberikan beberapa catat seperti defisit pada Rancangan APBN Perubahan 2012 berada di kisaran 2,7-2,8 persen dan Sunsdi energi berada di angka Rp225,4 triliun.
Partai PKB dan PPP memang secara ekplisit tidak mengungkapkan dukungannya akan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kedua partai ini memandang APBN sudah cukup matang untuk dibawa ke sidang paripurna.
Adapun dua partai lainnya, yakni PAN dan Demokrat dengan tegas menyetujui perubahan UU 22 2011 untuk dibawa ke tahap selanjutnya karena, asumi makro dalam rancangan APBN Perubahan 2012 cukup realistis
0 komentar:
Posting Komentar