Kamis, 29 Maret 2012

Komisi III Soroti Ekskusi Putusan Batal Demi Hukum



Jakarta: Komisi III DPR menyoroti putusan batal demi hukum di kejaksaan. Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, kejaksaan seharusnya tak boleh melakukan eksekusi atas putusan yang batal demi hukum karena tak memenuhi syarat formal pemidanaan. Juga kejaksaan tidak perlu minta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai soal tersebut.

"Maksudnya, putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat formal pemidanaa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP berdampak pasal 197 ayat 2 KUHAP, batal demi hukum, yaitu tidak melekat kekuatan eksekutorial, namun kejaksaan memaksakan untuk tetap mengeksekusi," jelas Benny di acara MOU Kejaksaan, Polri, dan KPK di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (29/3).

Benny mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan masyarakat yang menjadi korban mafia hukum institusi kejaksaan atas eksekusi paksa terhadap putusan batal demi hukum. "Ada pengaduan masyarakat kepada kita bahwa dia menjadi korban institusi kejaksaan," kata Benny.

Terkait hal itu, Komisi III DPR berencana menggelar rapat kembali dengan kejaksaan guna membahas aduan masyarakat tersebut. Kemudian akan dibahas pula dan diverifikasi lebih lanjut dalam panja khusus sebagai upaya memenuhi rasa keadilan.

Di lain pihak, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, langkah jaksa adalah sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan. "Persoalan berkaitan dengan putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal pemidanaan, pihak kejaksaan berupaya memohon fatwa kepada Mahkamah Agung (MA)," jelas Basrief.

Sementara Jampidum Kejagung Hamzah Taza mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung tengah menghadapi satu putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan, yakni perkara Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT) Parlin Riduansyah. Dalam putusan Mahkamah Agung mempidana tiga tahun, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat formal pemidanaan.

Untuk kepastian hukum, Kejaksaan Agung tengah mempelajari putusan tersebut, apakah dibenarkan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung.

0 komentar:

Posting Komentar